DUGAAN “SETORAN” OKNUM POLRES BELAWAN MENGEMUKA, AKTIVITAS BBM DI MEDAN LABUHAN DIMINTA DIUSUT

DUGAAN “SETORAN” OKNUM POLRES BELAWAN MENGEMUKA, AKTIVITAS BBM DI MEDAN LABUHAN DIMINTA DIUSUT

MEDAN LABUHAN — Dugaan aktivitas pengolahan dan pencampuran BBM yang disebut-sebut berkaitan dengan solar subsidi di kawasan Jalan Gudang Kapur, Pasar Lama, Lingkungan 29, Jalan Kol. Yos Sudarso KM 20, Medan Labuhan, kembali menjadi sorotan.

Selain dugaan aktivitas ilegal tersebut, beredar pula informasi dan tudingan di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya “setoran” kepada oknum tertentu di lingkungan Polres Belawan agar aktivitas tersebut dapat berjalan. Namun, hingga berita ini disusun, tudingan mengenai adanya setoran maupun keterlibatan oknum aparat tersebut belum terverifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

Munculnya informasi tersebut membuat masyarakat meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi, termasuk menelusuri asal-usul BBM, legalitas gudang, kendaraan pengangkut, pihak yang mengelola kegiatan, hingga dugaan aliran uang apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran.

APH Diminta Jangan Tebang Pilih

Jika benar terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, persoalan tersebut dapat diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Apabila kemudian ditemukan dugaan tindak pidana dan aliran dana hasil kejahatan, aspek TPPU juga dapat didalami sesuai bukti yang ditemukan.

Yang menjadi perhatian publik bukan hanya aktivitas gudang, tetapi juga siapa yang mengawasi dan apakah ada pihak yang diduga membekingi kegiatan tersebut.

Karena itu, aparat penegak hukum dan institusi pengawasan internal kepolisian perlu memberikan penjelasan secara transparan. Jika tudingan mengenai “setoran” tidak benar, klarifikasi resmi diperlukan agar tidak berkembang menjadi fitnah. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti, dugaan tersebut harus diproses sesuai hukum.

Redaksi menegaskan bahwa nama individu maupun institusi yang disebut dalam informasi ini masih dalam konteks dugaan dan konfirmasi. Tidak ada kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang sah.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang disebut, termasuk Andre Sinaga dan jajaran Polres Belawan, untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan tersebut.

Pertanyaan publik sederhana: jika aktivitas tersebut legal, mengapa tidak dibuka secara terang legalitasnya? Dan jika benar ada dugaan “setoran”, siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa?